Realisasi Anggaran Pendidikan Tak Capai 20%, Sri Mulyani pun Berdalih

JAKARTA, investor.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melontarkan kritik kepada pemerintah karena realisasi belanja ke sektor pendidikan dalam beberapa tahun belakangan tidak mencapai 20%.

Padahal, pemerintah telah mendapat mandat melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari total APBN.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan, realisasi anggaran belanja pendidikan tahun 2022 hanya mencapai 15% dari pagu belanja. Lalu di tahun 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 16% dan 17% dari pagu belanja negara. Sedangkan realisasi anggaran belanja pendidikan diperkirakan hanya mencapai 17% dari pagu pada tahun ini.

“Tahun 2025 by design, karena ada cadangan dana pendidikan yang ditaruh pembiayaan, bisa dipastikan itu juga 17%. Tidak bergerak dari saat MK (Mahkamah Konstitusi) memutuskan anggaran APBN harus memenuhi 20% APBN. Sudah dua kali pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), dua periode pemerintahan Jokowi (Joko Widodo) tidak berubah,” ucap Dolfie di Gedung DPR pada Selasa (22/7/2025).

Dia menerangkan, putusan MK tahun 2007 menyatakan bahawa Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya. Dalam putusan MK tahun 2007 menyebutkan bahwa anggaran pendidikan harus dimasukan dalam alokasi bulan bukan komponen gaji pendidikan.

“Oleh karena itu, ke depan 20% ini harapan kita semua adalah memasukkan semuanya di belanja. Tidak ada lagi cadangan yang sengaja untuk tidak direalisasikan, sehingga realisasi 20% anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20%,” tutur Dolfie.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi belanja negara terbagi dalam sejumlah pos belanja negara. Untuk belanja pegawai sudah ditetapkan dan akan digunakan sesuai perencanaan. Adapun belanja pegawai digunakan untuk gaji pokok, tunjangan, hingga gaji bagi pensiunan.

Sedangkan komponen seperti belanja modal, belanja barang, subsidi, kompensasi, dan belanja bunga utang akan berubah sesuai kebutuhan dan kondisi.

“Kalau belanja barang, perjalanan dinas segala macam plus program-program, itupun penyerapannya bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Sehingga target realisasi 20% yang awal menjadi seolah-olah lebih rendah,” tutur Sri Mulyani.

Di samping itu, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran untuk bantalan (cushion) perekonomian. Dalam hal ini alokasi belanja bergerak sesuai dengan kondisi perekonomian. Apalagi APBN memiliki fungsi sebagai peredam ketegangan (shock absorber) ketika ada tekanan perekonomian.

“Sebagai bendahara negara, kami memang menyediakan sebuah bantalan atau cushion, karena ekonomi itu bergerak terus, belanjaan negara juga bergerak terus. Sehingga tidak bisa secara mekanik 20% seperti yang dibayangkan. Namun ini merupakan bagian dari manajemen keseluruhan fiscal policy dari APBN mengikuti konstitusi,” terang Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto