Transfer Ke Daerah Dipangkas, CSIS: Kinerja Belanja Negara Makin Tersentralisasi

JAKARTA,investor.id – Kebijakan belanja negara pada tahun 2026 dinilai lebih tersentralisasi dimana porsi belanja pemerintah pusat meningkat pesat sementara porsi transfer ke daerah dipangkas menjadi lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 pemerintah menetapkan target belanja negara sebesar Rp 3,786,5 triliun atau tumbuh 7,3% dari outlook belanja tahun 2025. Belanja pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp 3.136,5 triliun atau tumbuh  17,5% dari outlook tahun 2025. Sementara itu alokasi transfer ke daerah sebesar Rp 650 triliun atau terkontraksi 24,8% dari outlook tahun 2025.

“Belanja negara menjadi lebih tersentralisasi dimana porsi belanja pemerintah pusat meningkat 17,8%, sedangkan transfer ke daerah malah turun sebesar minus 24,8%,” ucap  Peneliti Senior Departemen Ekonomi  Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan  dalam media briefing di Jakarta pada Senin (18/8/2025).

Deni mengatakan dengan adanya pengurangan porsi transfer ke daerah tersebut seolah peran pemerintah pusat akan menjadi lebih besar dalam belanja negara. Dengan kata lain program-program yang memakan anggaran dalam jumlah tinggi akan dikelola oleh pemerintah pusat.

“Jadi, semua program itu akan di-drive dan dijalankan sebagian besar oleh pemerintah pusat. Sementara, pemerintah daerah hanya akan tergantung lewat DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) yang semuanya juga banyak telah diarahkan pengeluarannya,” kata Deni.

Untuk kinerja belanja pemerintah pusat, Deni mengatakan bila berkaca dalam kinerja belanja beberapa tahun terakhir alokasi belanja barang dan belanja lain-lain cenderung meningkat sedangkan belanja modal terus menurun. Padahal belanja modal memiliki peranan lebih besar ke pertumbuhan ekonomi.

“Belanja modal justru yang penting malah berkurang secara drastis dan ini peranannya dalam total belanja negara terus menurun dalam beberapa tahun terakhir dan ini menjadi pertanyaan tentang kapasitas, produktivitas atau production capacity dari negara ini karena belanja modalnya makin hari makin kecil,” kata Deni.

Editor: Arnoldus Kristianus