Burden Sharing Disepakati untuk Program Perumahan Rakyat dan Koperasi Merah Putih

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) menyepakati skema pembagian beban bunga (burden sharing) yang akan diterapkan secara transparan, akuntabel, dan dengan tata kelola yang kuat. Skema ini akan digunakan untuk program perumahan rakyat dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro menjelaskan bahwa dalam skema burden sharing ini, otoritas fiskal dan moneter akan berkolaborasi dalam menanggung beban bunga atas Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah untuk kedua program tersebut. Kesepakatan ini akan berlaku mulai tahun 2025 hingga program tersebut berakhir.

“Cara pembagian beban bunga dilakukan dengan membagi rata biaya atas realisasi alokasi anggaran untuk program pemerintah terkait perumahan rakyat dan Kopdes Merah Putih setelah dikurangi imbal hasil untuk penempatan pemerintah terkait kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik,” ujar Deni pada Senin (8/9/2025).

Sebelumnya, skema burden sharing antara BI dan pemerintah pernah diterapkan pada tahun 2020 hingga 2022 sebagai respons terhadap krisis akibat pandemi Covid-19. Pada 2020, skema ini mencakup pembelian SBN oleh BI di pasar perdana dan terdiri dari tiga kategori: pembiayaan untuk kebutuhan publik yang bunganya sepenuhnya ditanggung BI, pembiayaan UMKM dan korporasi dengan beban bunga dibagi, serta pembelian SBN dengan mekanisme pasar.

Pada 2021, skema dilanjutkan dengan pembelian SBN untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Tahun 2022 burden sharing kembali berjalan dengan nilai Rp 439 triliun. Lalu pemerintah dan BI menyatakan bahwa skema ini berakhir pada akhir 2022 dan tidak akan diperpanjang kecuali terjadi krisis besar.

Deni menambahkan, implementasi pembagian beban ini akan dilakukan dengan memberikan tambahan bunga pada rekening pemerintah di Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan peran BI sebagai pemegang kas pemerintah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, besaran tambahan bunga oleh Bank Indonesia kepada pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian serta bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat.

Kemenkeu dan BI berkomitmen sinergi kebijakan terkait pembagian beban bunga dengan pemerintah dilakukan dengan menerapkan kaidah kebijakan fiskal dan moneter yang berhati-hati dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menerapkan kebijakan yang bertata kelola baik, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan lebih lanjut dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan secara erat.

“Koordinasi kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia yang erat dan berhati-hati sangat penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Deni.

Editor: Prisma Ardianto