Data Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Dinilai Janggal

“Kami memperkirakan pertumbuhan manufaktur 1,5%, menghasilkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebesar 4,89%—dipilih sebagai titik tengah yang konservatif. Ini bukanlah angka tunggal yang pasti, melainkan titik tengah dari rentang yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitis yang sepenuhnya didasarkan pada data yang dipublikasikan BPS,” tutur Riefky.

Selain itu, LPEM FEB UI juga menyoroti lonjakan konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81% pada triwulan I-2026. Menurut Riefky, kenaikan tersebut berpotensi hanya menggeser belanja dari kuartal berikutnya karena total APBN 2026 tidak berubah.

Akibatnya, konsumsi pemerintah diperkirakan justru menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II hingga triwulan IV-2026 dengan potensi beban hingga minus 0,5%. “Jika konsumsi pemerintah dikecualikan dari pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026, pertumbuhannya hanya 4,62%,” terang Riefky.

Di samping kejanggalan angka statistik, Guru Besar Sosiologi Ekonomi, FISIP-Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, dalam opininya di koran Investor Daily menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% pada awal 2026 adalah prestasi, tetapi juga sekaligus peringatan. Menurut dia, ada semacam anomali, pertumbuhan PDB yang cukup tinggi itu terjadi di tengah daya beli yang masih lemah.

“Menandakan adanya ketimpangan struktural. Kesejahteraan tidak bisa diukur dari angka statistik semata, melainkan dari seberapa stabil pekerjaan masyarakat, seberapa terjangkau bahan pokok, dan seberapa merata peluang usaha yang berkembang di pasar kerja,” ucap dia.

Dia menyebut bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas, bukan sekadar kuantitas pertumbuhan. Upaya pemerintah untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi tentu diperlukan, tapi struktur pertumbuhannya harus benar-benar diperbaiki agar tidak melalu bergantung pada konsumsi masyarakat yang rentan terdampak faktor eksternal.

“Pertumbuhan ekonomi terjadi, namun struktur kerjanya bergeser. Sektor tradisional yang padat karya melambat, sementara sektor industri yang padat modal tumbuh tetapi memarginalisasi masyarakat lokal. Akibatnya, terjadi kesenjangan keterampilan (skill gap) di mana tenaga kerja konvensional sulit terserap, yang kemudian malam memicu munculnya PHK dan pengangguran,” ucap Bagong.

Editor: Prisma Ardianto