Data Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Dinilai Janggal

JAKARTA, investor.id – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti sejumlah kejanggalan dalam data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2026 yang dilaporkan mencapai 5,61%.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai, angka pertumbuhan tersebut kemungkinan terlalu tinggi karena ditopang faktor-faktor sementara serta adanya inkonsistensi pada data sisi produksi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

“Angka 5,61% tersebut sebagian besar disebabkan oleh faktor-faktor sementara, dan ketidakkonsistenan dalam data sisi produksi BPS sendiri menunjukkan bahwa angka ini kemungkinan terlalu tinggi,” ujar Riefky dalam laporan yang diterima Rabu (13/5/2026).

Berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61% secara tahunan (year on year/yoy). Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp 6.187,2 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp 3.447,7 triliun.

Namun, menurut Riefky, terdapat kontradiksi dalam data sektoral BPS. Di satu sisi, industri pengolahan dilaporkan tumbuh 5,04%, tetapi pada saat yang sama sektor pengadaan listrik, gas, dan air justru mengalami kontraksi sebesar 0,99%.

Padahal, sektor manufaktur merupakan pengguna listrik terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 40–42% dari total konsumsi listrik nasional. Aktivitas produksi industri, mulai dari mesin produksi, tungku peleburan, jalur perakitan, hingga sistem pendingin, sangat bergantung pada pasokan listrik.

“Secara logis, keduanya tidak mungkin benar: jika pasokan listrik berkurang, sektor manufaktur pengguna listrik terbesar dalam perekonomian tidak mungkin tumbuh secara fisik sebesar 5%,” kata dia.

Riefky menjelaskan, dalam sisi produksi BPS, lapangan usaha pengadaan listrik, gas, dan air mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan produsen listrik, termasuk PLN dan produsen listrik independen. Karena itu, kontraksi 0,99% menunjukkan adanya penurunan produksi listrik secara agregat.

Menurut dia, kondisi tersebut bertolak belakang dengan klaim pertumbuhan manufaktur yang tinggi dan memerlukan penjelasan lebih lanjut dari BPS. LPEM FEB UI sendiri memperkirakan pertumbuhan sektor manufaktur sebenarnya hanya sekitar 1,5%, sehingga pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 diperkirakan berada di kisaran 4,89%.

Kualitas Pertumbuhan

“Kami memperkirakan pertumbuhan manufaktur 1,5%, menghasilkan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebesar 4,89%—dipilih sebagai titik tengah yang konservatif. Ini bukanlah angka tunggal yang pasti, melainkan titik tengah dari rentang yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitis yang sepenuhnya didasarkan pada data yang dipublikasikan BPS,” tutur Riefky.

Selain itu, LPEM FEB UI juga menyoroti lonjakan konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81% pada triwulan I-2026. Menurut Riefky, kenaikan tersebut berpotensi hanya menggeser belanja dari kuartal berikutnya karena total APBN 2026 tidak berubah.

Akibatnya, konsumsi pemerintah diperkirakan justru menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II hingga triwulan IV-2026 dengan potensi beban hingga minus 0,5%. “Jika konsumsi pemerintah dikecualikan dari pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026, pertumbuhannya hanya 4,62%,” terang Riefky.

Di samping kejanggalan angka statistik, Guru Besar Sosiologi Ekonomi, FISIP-Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, dalam opininya di koran Investor Daily menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% pada awal 2026 adalah prestasi, tetapi juga sekaligus peringatan. Menurut dia, ada semacam anomali, pertumbuhan PDB yang cukup tinggi itu terjadi di tengah daya beli yang masih lemah.

“Menandakan adanya ketimpangan struktural. Kesejahteraan tidak bisa diukur dari angka statistik semata, melainkan dari seberapa stabil pekerjaan masyarakat, seberapa terjangkau bahan pokok, dan seberapa merata peluang usaha yang berkembang di pasar kerja,” ucap dia.

Dia menyebut bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas, bukan sekadar kuantitas pertumbuhan. Upaya pemerintah untuk mengejar pertumbuhan yang tinggi tentu diperlukan, tapi struktur pertumbuhannya harus benar-benar diperbaiki agar tidak melalu bergantung pada konsumsi masyarakat yang rentan terdampak faktor eksternal.

“Pertumbuhan ekonomi terjadi, namun struktur kerjanya bergeser. Sektor tradisional yang padat karya melambat, sementara sektor industri yang padat modal tumbuh tetapi memarginalisasi masyarakat lokal. Akibatnya, terjadi kesenjangan keterampilan (skill gap) di mana tenaga kerja konvensional sulit terserap, yang kemudian malam memicu munculnya PHK dan pengangguran,” ucap Bagong.

Editor: Prisma Ardianto