Ekonom Soroti Dampak Lonjakan Harga Minyak Dunia ke BBM

JAKARTA, investor.id - Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamax, sempat ramai diperbincangkan publik setelah muncul proyeksi harga yang disebut-sebut menembus Rp 17.000 per liter. Kabar ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama kalangan menengah yang kini bergantung pada BBM non-subsidi.

Namun, pada akhirnya PT Pertamina selaku badan usaha telah merilis dan menetapkan harga BBM nonsubsidi tetap di angka Rp 12.300 per liter untuk wilayah Jakarta. 

Ekonom Senior Center of Reform on Economics (Core Indonesia) Mohammad Faisal mengungkapkan, harga jual Rp 17.000 per liter tersebut memang terlihat tinggi. Namun, ia menegaskan potensi kenaikan tersebut tetap masuk akal apabila mengacu pada pergerakan harga minyak dunia yang mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

“Menurut saya memang terlalu tinggi, karena mestinya kan walaupun memang kita melihat gejolak harganya itu di tingkat global dari level 60 dolar AS per barrel kemudian ke 70 dolar AS per barel, kemudian sekarang di 100 dolar AS per barel,” ungkap Faisal dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (1/4/2026).

Ia melanjutkan, kenaikan harga minyak mentah global memang menjadi faktor utama yang memengaruhi harga BBM non-subsidi di dalam negeri. Jika skema penyesuaian harga sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar internasional, maka lonjakan harga seperti yang diproyeksikan bukan hal yang mustahil.

“Tetapi kalau memang betul-betul mengikuti harga global, ini (Rp 17.000) memang jadinya bisa naik segitu,” lanjutnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa harga minyak dunia bersifat fluktuatif dan tidak selalu berada dalam tren naik. Pergerakannya cenderung dinamis, mengikuti berbagai faktor seperti kondisi geopolitik, permintaan global, hingga kebijakan produksi negara-negara penghasil minyak.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan harga BBM seharusnya tidak sepenuhnya bersifat linear mengikuti kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah dan pemangku kebijakan, termasuk Pertamina, dinilai perlu mempertimbangkan aspek stabilitas ekonomi domestik, khususnya daya beli masyarakat.

Kelompok masyarakat menengah disebut sebagai pihak yang paling terdampak, mengingat mereka umumnya tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi, tetapi juga cukup sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Nah dan at some point mestinya tidak harus linear peningkatannya, persentasenya. Sehingga ada kepentingan juga untuk menjaga daya beli daripada masyarakat kelas menengah,” pungkas Faisal.

Editor: Natasha Khairunisa