Kamis, 14 Mei 2026

Presiden: Pembangunan Daerah Amanah Konstitusi

Penulis : Gora Kunjana
23 Jul 2018 | 08:36 WIB
BAGIKAN

JAKARTA- Presiden Joko Widodo mengatakan pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah terpencil dan desa-desa merupakan amanah konstitusi.

"Kita tahu yang namanya keadilan dan pemerataan itu adalah amanah konstitusi yang harus kita jalankan," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat Peringatan Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (22/7) malam.

Menurut Presiden, pemerintah tetap membangun kawasan terpencil untuk menggerakkan ekonomi di daerah.

Selain itu, Kepala Negara mengingatkan energi bangsa Indonesia tidak boleh habis hanya untuk mengurusi perbedaan pilihan politik.

“Negara-negara lain telah fokus kepada era revolusi industri ke-4 dengan mengembangkan teknologi transportasi hingga media telekomunikasi,” jelas Jokowi.

Saat ini, tambah Presiden, persaingan global dalam perekonomian tengah terjadi.

"Sekarang ini yang kita hadapi adalah tekanan-tekanan ekonomi global yang mau tidak mau memang harus kita hadapi bersama-sama. Karena memang aset besar kita adalah persatuan dalam menghadapi tantangan-tantangan global yang tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit," tegas Jokowi.

Pemerintah tengah membangun sejumlah infrastruktur di daerah diantaranya jalan Trans Papua, tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa, serta pelabuhan dan bandara.

Selain itu, pemerintah juga memberikan dana desa kepada pemerintah desa untuk membangun sarana dan prasarana di pedesaan seperti irigasi, embung, serta jalan desa dan fasilitas MCK.

Pada 2015 pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp20,76 triliun, lalu Rp46,9 triliun pada 2016 dan Rp60 triliun pada 2017. (ant/gor)

Editor: Investor.id

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkait


Berita Terkini


Macroeconomy 28 menit yang lalu

Core Dukung Perluasan Insentif ke Sektor Padat Karya

Core dorong pemerintah memperluas program padat karya dan insentif industri manufaktur demi jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Giliran Purbaya Respons Surat Investor China soal Iklim Investasi RI

Menkeu Purbaya merespons keluhan pengusaha China soal iklim investasi RI dan menegaskan pemerintah tetap utamakan kepentingan nasional.
Finance 1 jam yang lalu

Livin’ by Mandiri Beri Kemudahan Nasabah Berkurban

Bank Mandiri mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Rupiah Tertekan, BI-Rate Diprediksi Naik pada Kuartal II-2026

DBS memprediksi BI berpotensi menaikkan BI-Rate pada kuartal II-2026 seiring pelemahan rupiah dan cadangan devisa yang menyusut.
Business 1 jam yang lalu

Dialog Lintas Sektor Diperlukan dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M, KH. Sarmidi Husna, MA mengatakan, kebijakan terkait produk tembakau tidak dapat dilihat hanya dari perspektif kesehatan semata.
Macroeconomy 2 jam yang lalu

Purbaya: Tak Ada Tax Amnesty Lagi Kecuali Perintah Presiden

Menkeu Purbaya menegaskan tak akan ada tax amnesty lagi selama dirinya menjabat, kecuali atas perintah Presiden.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia