Menkeu: Kualitas Belanja Ditingkatkan Melalui Penguatan Belanja Produktif

JAKARTA, Investor.id –  Pemerintah menargetkan belanja negara dalam rentang antara 13,97-15,01% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Pemerintah terus mendorong penguatan  efisiensi dan efektivitas belanja (spending better) agar menjadi komitmen bersama dalam pelaksanaan belanja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, upaya penguatan kualitas belanja dilaksanakan dengan cara efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

“Sinergi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif,” tutur Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR pada Jumat (19/5/2023).

Dia mengatakan, kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan output/outcome yang optimal dalam mendongkrak laju perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Dia menyampaikan empat kebijakan belanja negara tahun 2024. Pertama yaitu dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

“Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi,” tandas Sri Mulyani.

Kedua, melakukan penguatan spending better yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (result-based budget execution). Ketiga yaitu mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Keempat yaitu penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

“Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar- golongan maupun antar wilayah,” kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Lebih lanjut, Menkeu menuturkan, kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa.

“Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif,” tutur Sri Mulyani.

Editor: Investor.id