Komisi III DPR Dukung Prabowo Sikat Ormas Pungli di Kawasan Industri

JAKARTA, investor.id - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memerintah TNI dan Polri serta Kejaksaan memberantas dan menindak tegas ormas yang melakukan pungli di kawasan industri.

Menurut Sahroni, ormas-ormas bermental preman tersebut harus disikat dan dibubarkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. 

“Ini merupakan peringatan keras dari Presiden Prabowo kepada semua ormas preman. Kalau ketahuan masih berani lakukan pungli, saya jamin 100% ormas tersebut bakal disikat habis dan dibubarkan," ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (21/3/2025).

Sahroni menilai keberadaan ormas-ormas tersebut meresahkan para pekerja dan sangat mengganggu produksi industri. Hal tersebut tentunya bisa menciptakan citra buruk terhadap investasi Indonesia. Karena itu, Polri, TNI dan kejaksaan perlu menindak secara tegas.

"Karena pungli ini kadang juga disuruh dan hasilnya disetor ke kas ormas tersebut. Jadi tidak perlu lagi pakai istilah oknum ormas. Satu bermasalah, semuanya kena," tandas Politikus Nasdem ini.

Lebih lanjut, Sahroni menegaskan Indonesia merupakan negara yang ramah bagi dunia investasi dan usaha. Namun, kata dia, keberadaan oknum pungli ini yang merusak hal tersebut.

“Sebetulnya kebijakan pemerintah sudah sangat pro terhadap iklim investasi dan usaha. Namun preman pungli inilah yang kadang suka meresahkan, bikin orang ragu berinvestasi. Ya jelas, pengusaha sudah bayar pajak, malah diminta uang lagi sama ormas preman setempat. Gak dikasih, diganggu usahanya. Ini kan sama saja mereka mau melawan negara, makanya aparat perlu sikat mereka," pungkas Sahroni

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan TNI, Polri hingga kejaksaan untuk memberantas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melakukan pungutan liar (pungli), termasuk di kawasan industri. Perintah Prabowo itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. 

"Presiden tadi perintahkan TNI, Polri dan Kejaksaan untuk melihat seperti itu," ujar Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Luhut memastikan pemerintah akan bertindak tegas terkait pungli yang dilakukan Ormas. Ia mengatakan bakal dipelajari dengan baik. "Pokoknya harus tertib," kata Luhut.

Editor: Maswin