DPR Terputus dari Rakyat, Cenderung Jadi “Stempel” Eksekutif

Gani mengamati, tidak seperti Pilpres atau Pilkada, kunci keterpilihan anggota DPR atau DPRD lebih bergantung pada pemeliharaan basis konstituen dan insentif untuk populer di publik. Persoalan ini yang selanjutnya membuat maraknya legislasi disahkan secara terburu-buru tanpa partisipasi publik. Proses legislasi yang cepat, bahkan dalam hitungan hari, mencederai legitimasi lembaga perwakilan.

“Dominasi petahana inilah yang kemudian mempersempit ruang dialog dan partisipasi masyarakat, sehingga berkontribusi pada penurunan tajam indeks deliberative democracy di Indonesia,” ujar Gani.

Untuk mengatasi krisis kepercayaan ini, CSIS mendorong reformasi yang mendesak, baik pemerintah maupun partai politik. Gani menegaskan bahwa reformasi tidak bisa ditunda lagi. Langkah-langkah yang diperlukan terbagi dalam jangka pendek maupun menengah. Tidak ada rekomendasi langkah jangka panjang.

Pertama-tama, pemerintah dan DPR harus memperbaiki komunikasi dengan mengedepankan empati dan menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Transparansi anggaran lembaga perwakilan, termasuk kegiatan reses, juga harus ditingkatkan.

Kemudian, pemerintah dan DPR harus membenahi sistem pemilu dan partai politik untuk mendorong akuntabilitas, demokratisasi internal, dan transparansi pendanaan partai. Hal itu perlu ikut didukung penguatan kapasitas parlemen, dimana DPR harus diperkuat agar tidak hanya menjadi “alat stempel” eksekutif, tetapi juga mampu menghadirkan alternatif kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Menurut CSIS, solusi ini harus dilakukan secara komprehensif untuk mencegah degradasi demokrasi lebih lanjut dan mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga perwakilan. “Saya tidak buat target jangka panjang, karena memang kita tidak perlu panjang-panjang lagi, reformasi harus dilakukan sekarang,” tandas Gani.

Editor: Prisma Ardianto