Menjaga Profesionalisasi DPR

Panel Independen

Dalam rangka menghindari konflik kepentingan dalam penentuan gaji, tunjangan, dan biaya kedewanan lainnya, serta untuk memenuhi aspek profesionalisasi legislatif, diperlukan terobosan baru bagi DPR untuk memastikan proporsionalitas.

Salah satunya adalah dengan pembentukan panel independen untuk mereview dan merekomendasikan standar profesionalisme parlemen, termasuk gaji, tunjangan, dan biaya untuk bisnis parlemen.

Panel independen bukan hal baru.  Di Parlemen Inggris, investigasi terhadap administrasi biaya bisnis anggota parlemen yang dilakukan setelah investigasi Daily Telegraph pada 2009, mengungkap kerentanan inti dalam administrasi kepegawaian dan biaya bisnis anggota parlemen sehingga terjadi penyalahgunaan.

Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dibentuk untuk mengatasi persoalan kerentanan tersebut dengan sistem baru berdasarkan prinsip transparansi, regulasi, dan independensi.

Di Selandia Baru terdapat Remuneration Authority yang bertugas menetapkan gaji dan tunjangan parlemen berdasarkan Undang-Undang Anggota Parlemen Selandia Baru dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti perbandingan yang adil dengan peran lain, persyaratan pekerjaan, dan keadilan bagi Anggota Parlemen maupun wajib pajak.

Pembentukan badan baru di luar DPR untuk mengurusi DPR di Indonesia sebagaimana di Inggris dan Selandia Baru tampaknya tidak lazim. Opsi pembentukan panel khusus lebih masuk akal. Tugasnya untuk menerjemahkan prinsip proporsionalitas, standar biaya yang rasional, standar kerja, transparansi dan partisipasi dalam penentuan gaji dan tunjangan anggota DPR.

Di zaman yang serba terbuka ini, sudah tidak tabu lagi membuka informasi berapa gaji, tunjangan dan dana-dana lain untuk anggota legislatif, termasuk laporan penggunaan biaya itu. Sebagai contoh, parlemen Kanada dengan jelas mempublikasi laporan penggunaan biaya setiap anggotanya. Ini yang dapat dijadikan rujukan oleh otoritas independen tersebut.

Di tengah desakan publik yang semakin memanas akhir-akhir ini, tampaknya pilihan membentuk panel dapat menjadi opsi yang bijak bagi DPR untuk membangun kembali kepercayaan publik dan menepis kecurigaan.

Penjarahan sejumlah rumah Anggota DPR belakangan ini memang telah menimbulkan keprihatinan, tetapi ada pelajaran yang kita ambil darinya: kepercayaan publik tidak bisa dibangun dengan janji, tapi dengan langkah strategis, salah satunya dengan pilihan kebijakan pembentukan panel independen.

 
*) Ahmad Hanafi adalah Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC)

    Artikel ini adalah sepenuhnya buah pikiran penulis.

Editor: Grace El Dora