Publik Tuntut Kinerja DPRD Lebak Bergaji dan tunjangan Rp 33,5 Miliar

"Dengan gaji sebesar itu, wajar jika rakyat menuntut DPRD bekerja lebih serius, memperjuangkan aspirasi mereka, dan memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan publik," tegasnya.

Di sisi lain kata Idham, publik juga mempertanyakan prioritas APBD Lebak yang masih menghadapi tantangan klasik, seperti kemiskinan, infrastruktur dasar yang belum merata, hingga keterbatasan layanan publik. 

"Pertanyaan besarnya adalah, apakah belanja jumbo untuk DPRD sebanding dengan hasil kerja mereka?, ungkapnya.

Sementara itu, kritik pedas datang dari Diding, warga Kampung Turus Elor, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Ia menilai, selama ini tidak ada tindakan nyata dari para anggota DPRD Lebak. Bahkan, menurutnya, meski masih ada warga yang sudah tiga bulan tinggal di tenda darurat, tak satu pun anggota DPRD dari dapilnya yang turun langsung ke lokasi.

"Kalau soal gaji dan tunjangan anggota dewan, mau berapa pun saya tidak mempermasalahkan, karena itu mungkin sudah ada aturannya. Saya masyarakat awam, tidak tahu-menahu. Tetapi yang penting, nasib masyarakat ini juga seharusnya dipikirkan," ujarnya.

Baca juga: IPO di Nasdaq, NusaTrip Incorporated Raup Dana Segar US$ 15 Juta

Diding menegaskan, kesejahteraan warga harus menjadi prioritas utama para wakil rakyat.

"Jangan hanya gaji besar yang diperhatikan, sementara masyarakat Kabupaten Lebak seperti Supeji warga Kampung Turus Elor, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur yang masih tinggal di tenda darurat selama tiga bulan lebih justru dilupakan dan sejumlah korban pergerakan tanah di Kampung Cipasung, Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, belum juga dapat bantuan sampai rumahnya ambruk," pungkasnya.

Editor: Grace El Dora