Kamis, 14 Mei 2026

UNDP Berkantor di DPR Sejak Tahun 2000

Penulis : Antara
15 Apr 2011 | 11:31 WIB
BAGIKAN

JAKARTA- Salah satu badan PBB yakni United Nations Development Programme (UNDP) berkantor di Gedung MPR/DPR dan DPD RI. UNDP telah berkantor di gedung DPR sejak tahun 2000.

Ketua DPR RI Marzuki Alie akan meminta penjelasan Sekretariat Jenderal DPR RI soal keberadaan salah satu lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Development Programme (UNDP) di lingkungan gedung DPR RI.

"Saya akan minta penjelasan kepada Kesetjenan DPR RI untuk menjelaskan kenapa sampai ada UNDP di lingkungan DPR RI. LSM manapun tidak boleh ada di lingkungan DPR RI ini. Apalagi LSM asing," kata Marzuki di DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (15/4).

Sementara itu Project Manajer UNDP untuk DPR RI, Bachtiar mengaku, UNDP telah berkantor di gedung DPR sejak tahun 2000. Keberadaan lembaga donor asing itu menempati salah satu ruangan di lantai 7 gedung Sekretariat Jenderal DPR RI.

"Ruangan dan segala fasilitas di sini adalah hibah. Setelah proyek UNDP selesai, ruangan beserta isinya akan kami kembalikan ke Sekretariat Jenderal DPR," kata Bachtiar.

Tak hanya di DPR, UNDP juga menempati salah satu ruangan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kantor UNDP itu terselip di ujung lantai 3 gedung B DPD. Projek Manajer UNDP untuk DPD Nirmala Many mengatakan, awalnya UNDP hanya memiliki satu kantor di kompleks parlemen, yakni di samping Nusantara V. Kantor itu digunakan untuk proyek DPR dan MPR.

"Proyek kami adalah penguatan parlemen," kata Nirmala.

UNDP kemudian menjalankan proyek penguatan DPR dan DPD pada 2004, ketika lembaga DPD baru terbentuk. Baru pada 2007, UNDP untuk proyek DPR dan DPD dipisah. Sekretariat Jenderal DPR memberi ruangan di lantai 7 gedung Setjen DPR, sedangkan Sekretariat Jenderal DPD menyerahkan ruangan di lantai 3 gedung B DPD.(*/hrb)

Editor: Investor.id

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkini


Macroeconomy 28 menit yang lalu

Core Dukung Perluasan Insentif ke Sektor Padat Karya

Core dorong pemerintah memperluas program padat karya dan insentif industri manufaktur demi jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Giliran Purbaya Respons Surat Investor China soal Iklim Investasi RI

Menkeu Purbaya merespons keluhan pengusaha China soal iklim investasi RI dan menegaskan pemerintah tetap utamakan kepentingan nasional.
Finance 1 jam yang lalu

Livin’ by Mandiri Beri Kemudahan Nasabah Berkurban

Bank Mandiri mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Rupiah Tertekan, BI-Rate Diprediksi Naik pada Kuartal II-2026

DBS memprediksi BI berpotensi menaikkan BI-Rate pada kuartal II-2026 seiring pelemahan rupiah dan cadangan devisa yang menyusut.
Business 1 jam yang lalu

Dialog Lintas Sektor Diperlukan dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M, KH. Sarmidi Husna, MA mengatakan, kebijakan terkait produk tembakau tidak dapat dilihat hanya dari perspektif kesehatan semata.
Macroeconomy 2 jam yang lalu

Purbaya: Tak Ada Tax Amnesty Lagi Kecuali Perintah Presiden

Menkeu Purbaya menegaskan tak akan ada tax amnesty lagi selama dirinya menjabat, kecuali atas perintah Presiden.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia