Kamis, 14 Mei 2026

Indonesia Bangun Pelabuhan Ikan Rp 13 T di Kaltim

Penulis : Gora Kunjana
25 Apr 2017 | 13:56 WIB
BAGIKAN

SAMARINDA-Sejumlah investor berencana membangun pelabuhan ikan di Desa Tanjung Aru Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), yang diperkirakan menelan biaya Rp13 triliun. Proyek ini diusulkan PT Bahtera Pasir Multi Infrastruktur dengan menggandeng National Standard Finance (NFS), salah satu anak cabang Bank Dunia, serta melibatkan Bappenas dan PT Penjamin Infrastruktur Indonesia.


Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Paser Diah Mustika Sari mengatakan, proyek pembangunan pelabuhan ikan tersebut menggunakan pola kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan melibatkan sejumlah investor. “Proyek ini tidak menggunakan APBN maupun APBD. Sifatnya investasi kepada pemerintah daerah. Setelah 30 tahun maka pelabuhan itu akan menjadi aset pemerintah daerah," kata Diah saat rakor percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan pelabuhan berbasis inti-plasma perikanan di Tanah Grogot, kemarin.

ADVERTISEMENT


Selain dihadiri Wakil Bupati Paser Mardikansyah, Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Dudy Iskandar dan perwakilan Kodim 0904 Tanah Grogot, rakor persiapan pembangunan pelabuhan ikan itu juga dihadiri, Kasubdit Kerjasama Pemerintah Swasta Bappenas RI Dadang Jusron, Presiden Direktur National Standard Finance (NFS) Tomy Soeprapto dan Anton Abdullah perwakilan dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia.


Pihak investor, lanjut dia, akan membangun pelabuhan beserta sarana dan fasilitas penunjang. Untuk pembangunan pelabuhannya saja akan menelan biaya hingga Rp 13 triliun. Pada kawasan itu juga akan diadakan pengadaan kapal besar 30 gross tonnage (GT) untuk para nelayan, rumah sakit, sekolah dan semua fasilitas penunjang termasuk jalan by pass atau jalan yang dibuat tidak melintasi jalan negara, baik itu jalan daerah dan jalan provinsi.


Selain mendapat fasilitas pembangunan pelabuhan dari investor, pemerintah daerah juga kata Diah Mustika, akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah pajak yang dipungut dari pelabuhan itu, seperti pajak bumi bangunan dan pajak penghasilan baik pribadi maupun perusahaan. Proyek tersebut direncanakan dimulai awal 2018. "Awal 2018 sudah bisa dimulai. Pembangunan itu direncanakan memakan waktu paling cepat tiga tahun," tutur Diah seperti dilansir Antara.


Sementara Wakil Bupati Paser Mardikansyah berharap pembangunan pelabuhan ikan itu, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu. Diharapkan, pembangun pelabuhan ikan tersebut bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarkat. “Pelabuhan itu juga akan menjadi pusat pelabuhan ikan di Kaltim. Ini tentu akan menjadi kebanggan bagi Kabupaten Paser," kata Mardikansyah. (tl)

Editor: Investor.id

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkini


Macroeconomy 7 menit yang lalu

Rupiah Rp 17.500, Warga Serbu Money Changer

Rupiah melemah lagi ke Rp 17.526 per dolar AS. Money changer di Jakarta ramai didatangi warga untuk jual-beli valuta asing.
Macroeconomy 36 menit yang lalu

Core Dukung Perluasan Insentif ke Sektor Padat Karya

Core dorong pemerintah memperluas program padat karya dan insentif industri manufaktur demi jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Giliran Purbaya Respons Surat Investor China soal Iklim Investasi RI

Menkeu Purbaya merespons keluhan pengusaha China soal iklim investasi RI dan menegaskan pemerintah tetap utamakan kepentingan nasional.
Finance 1 jam yang lalu

Livin’ by Mandiri Beri Kemudahan Nasabah Berkurban

Bank Mandiri mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Rupiah Tertekan, BI-Rate Diprediksi Naik pada Kuartal II-2026

DBS memprediksi BI berpotensi menaikkan BI-Rate pada kuartal II-2026 seiring pelemahan rupiah dan cadangan devisa yang menyusut.
Business 1 jam yang lalu

Dialog Lintas Sektor Diperlukan dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M, KH. Sarmidi Husna, MA mengatakan, kebijakan terkait produk tembakau tidak dapat dilihat hanya dari perspektif kesehatan semata.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia