Kesenjangan Sosial PR Terbesar

JAKARTA, investor.id – Pekerjaan rumah (PR) terbesar pemerintah saat ini adalah mengurangi kesenjangan sosial yang sudah sangat meresahkan. Krisis yang dipicu pandemi Covid-19 diyakini akan memperlebar kesenjangan pendapatan. Berbagai strategi dan terobosan kebijakan perlu didesain untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk menarik investasi diharapkan dapat membantu menurunkan kesenjangan, kemiskinan, dan pengangguran. Selain itu, reindustrialisasi, hilirisasi khususnya produk agro industri, reformasi agraria, perbaikan manajemen jaring pengaman sosial, dan pembenahan kebijakan fiskal merupakan beberapa solusi untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Demikian pandangan ekonom, akademisi, dan pengusaha tentang tingginya kesenjangan sosial serta potensi membengkaknya kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Mereka diminta tanggapan tentang masalah ekonomi terkini terkait peringatan 92 Tahun Sumpah Pemuda. Kesenjangan pendapatan tercermin pada rasio Gini yang saat ini mencapai 0,381 per Maret 2000. Pada periode yang sama, 9,78% atau 26,42 juta penduduk masuk kategori miskin.

Adapun jumlah pengangguran terbuka mencapai 4,99% atau 6,88 juta orang per Februari 2020.

Hilirisasi Agro Industri

Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University Hermanto Siregar mengatakan, pandemi Covid-19 akan membuat angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Di sisi lain kesenjangan ekonomi juga kian melebar dengan rasio Gini bisa di posisi 0,40. Untuk mengatasi ketiga hal tersebut, terobosan yang harus dilakukan pemerintah mencakup tiga hal, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang.

Untuk jangka pendek, pemerintah harus mengatasi dan mengendalikan Covid-19 dan memastikan semua penduduk miskin mendapatkan bantuan, baik dalam bentuk pangan maupun tunai (BLT) “Pemerintah sudah punya program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), itu sudah baik tapi capaiannya belum maksimal Jadi implementasinya harus cepat dan diefektifkan, apalagi 2020 sebentar lagi berakhir,” ujar dia kepada Investor Daily, Selasa (27/10).

Hermanto yang juga Rektor Perbanas Institute menjelaskan, untuk strategi jangka menengah, pemerintah harus benar-benar memperhatikan nasib pelaku UMKM dan petani agar mereka tetap produktif. Pandemi membuat banyak UMKM tidak bisa berusaha lagi sehingga mereka butuh bantuan produktif, apabila tidak dilakukan kesenjangan (inequality) semakin melebar. Petani pun demikian, pandemic membuat petani banyak yang kekurangan modal sehingga tidak bisa bercocok tanam.

“Petani harus dipastikan bisa melakukan budidaya tanaman pangan. Mengapa? Kemiskinan di Indonesia di perdesaan sekitar 13% dan di perkotaan hanya 7%, artinya secara relative kemiskinan ada di desa. Reforma agraria juga harus dijalankan, upaya ini tidak melulu bagi-bagi tanah, yang lebih penting petani punya akses untuk lebih sejahtera dengan mendapatkan harga komoditas yang lebih bagus,” jelas Hermanto.

Untuk jangka panjang, lanjut Hermanto, yang harus dilakukan pemerintah adalah serius memacu industri hilir berbasis komoditas agro (agroindustri). Alasannya, bahan baku agroindustri di Indonesia melimpah, artinya kepastian bahan baku untuk industri terjamin ketimbang industri yang bahan bakunya harus impor seperti otomotif. Petani pun bisa lebih sejahtera karena komoditasnya mendapatkan harga yang lebih baik.

“Komoditas prioritas untuk hilirisasi itu sawit, karet, dan kelapa. Saat ini, ketiganya banyak diekspor dalam bentuk mentah, padahal kalau diolah di dalam negeri nilai tambahnya akan luar biasa, termasuk penyerapan tenaga kerja agar pengangguran berkurang. Mengapa sekarang hilir agro kita masih lemah, itu karena tidak diarahkan, buktinya di tambang bisa meski awalnya banyak yang tidak suka,” ungkap dia. (ark/try/rw/hg)

Editor: Investor.id