Pariwisata, Game Changer Ekonomi Indonesia

“Faktanya, kinerja ekspor akhir-akhir ini turun akibat perlambatan ekonomi global yang menekan harga komoditas. Indonesia juga tidak bisa terus bergantung pada FDI karena negara-negara maju sedang krisis,” tutur dia.

Maulana Yusran menjelaskan, akibat pandemi Covid-19, kinerja sektor pariwisata pada 2020 hingga awal 2022 atau akhir 2021 mengalami tekanan hebat. Itu terjadi akibat pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Belum lagi kewajiban melakukan PCR/antigen. “Urat nadi pariwisata itu kan pergerakan manusia. Kalau dibatasi, sektor pariwisata mati,” tandad dia.

Dia menambahkan, saat Covid berkecamuk, biaya perjalanan (cost of travelling) melonjak akibat terbatasnya jumlah armada transportasi, khususnya penerbangan. “Frekuensi penrbangan sangat sedikit selama pandemi,” ucap dia.

Ketika pemerintah melonggarkan mobilitas, kata Maulana, biaya perjalanan menurun. Apalagi setelah aturan perjalanan tak seketat sebelumnya dan kewajiban memakai masker dicabut. “Dari situ, frekuensi perjalanan tumbuh pesat,” ujar dia.

Tahun lalu, menurut dia, rata-rata okupansi hotel secara nasiona mencapai 47% secara tahunan (year on year/yoy). Tapi angka itu masih 6-7% di bawah angka 2019 atau sebelum pandemi. “Tahun ini kami berharap okupansi hotel bisa tumbuh 6-7%, sehingga bisa kembali ke status sebelum pandemi,” ujar dia.

Dia menegaskan, destinasi wisata yang sudah terbentuk memiliki karakter yang berbeda-beda. Itu sebabnya, pemerintah harus memberikan perlakuan yang berbeda-beda. “Kita harus mendorong wisman dan wisnus, tidak bisa salah satunya,” tutur dia.

Maulana Yusran mencontohkan, 70% akomodasi di Bali mengandalkan wisman. Dengan demikian, jika pemerintah habis-habisan mendorong wisnus untuk berkunjung ke Bali, dampaknya tidak akan terlalu besar. Apalagi dari target 8,5 juta kunjungan wisman secara nasional, Bali diperkirakan menyumbang sekitar 6 juta.

Meski wisnus bisa menjadi pemicu (trigger) bagi pemulihan ekonomi, menurut dia, para pemangku kepentingan pariwisata tidak bisa mengeklaim bahwa Indonesia hanya bisa memprioritaskan wisnus.

Ihwal target kunjungan wisman, Maulana mengemukakan, sebelum 2020, kunjungan wisman mencapai 16 juta. Tahun lalu, kunjungan wisman rata-rata nasional mencapai sekitar 4 juta. “Jadi, belum ada 50%-nya yang kembali. Ekspektasi kami, tahun ini kunjungan wisman mencapai 8 juta,” ujar dia.

Maulana mengemukakan, target kunjungan wisman bisa meleset jika pemerintah salah mengambil kebijakan, misalnya mencabut ketentuan bebas visa, melarang pesawat asing beroperasi di Indonesia, atau memperketat ketentuan lintas batas dengan Singapura dan Malaysia.

Menurut Maulana Yusran, pemerintah perlu memberikan berbagai relaksasi di industri pariwisata, termasuk bagi pesawat asing yang beroperasi di Indonesia. Tujuannya tiada lain untuk menjaring sebanyak mungkin wisman.

Paling penting, kata dia, pemerintah harus menjaga agar biaya perjalanan dari dan ke objek-objek wisata di tanah Air tetap kompetitif, agar wisman mau datang ke Indonesia.

Maulana menegaskan, ke depan, pemerintah juga perlu mengembangkan wisata maritim, terutama dari sisi ketersediaan infrastrukturnya. “Misalnya untuk kapal pesiar, infrastruktur kita masih terbatas,” ucap dia.

Dalam koteks inilah pemerintah perlu memberikan insentif, baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal. “Misalnya pengusaha wisata maritim diberi keringanan pajak dan kemudahan perizinan,” ujar dia.

Maulana menjelaskan, pemerintah juga bisa mengembangkan wana wisata atau pemanfaatan hutan konservasi, termasuk taman nasional sebagai destinasi wisata. “Negara-negara lain sudah lebih dulu mengenbangkan jenis wisata ini. Kita kan punya potensi yang sangat besar di bidang ini,” ujar dia.

Maulana menandaskan, wisata-wisata baru seperti wisata bahari dan wana wisata sangat potensial mendatangkan devisa besar dan menggerakkan ekonomi. Soalnya, para wisman dan wisnus yang mengunjungi objek-objek wisata tersebut adalah para turis berkualitas. Mereka punya bujet belanja yang besar dan tinggal lebih lama. “Jadi, yang kita kejar adalah quality tourism,” kata dia.

Perkuat Promosi

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan kebijakan promosi agar mampu meningkatkan geliat pariwisata. Apalagi pemerintah sudah mencabut status pandemi Covid-19 dan menggantinya dengan endemi. Hal itu dapat berdampak terhadap laju perekonomian nasional.

“Promosi pariwisata yang lebih masif akan berdampak pada kunjungan wisnus maupun wisman. Nah, itu sangat bergantung program promosi,” ujar Pudji Ismartini.

Menurut Pudji, upaya meningkatkan kinerja pariwisata harus dijalankan secara sinergis antar-kementerian/lembaga (K/L).

“Harus ada strategi untuk terus meningkatkan kunjungan pariwisata. Itu harus dilakukan bersama oleh K/L. Tentunya pariwisata akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi karena pariwisata menyumbang devisa, meningkatkan penerimaan negara, dan menyerap tenaga kerja,” papar dia.

Direktur Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata BPS, Harmawanti Marhaeni menambahkan, kunjungan wisman terus meningkat sejak 2022. Tren itu diperkirakan berlanjut tahun ini.

Dia menjelaskan, kebijakan yang mampu meningkatkan kinerja sektor pariwisata adalah program promosi pariwisata dan menambah jumlah negara yang menggunakan visa on arrival (VoA) dengan Indonesia. Visa on arrival merupakan dokumen izin masuk sementara yang diberikan pemerintah kepada warga asing.

“Bicara dari data memang ada kenaikan (jumlah wisman), perkiraannya mungkin akan terus meningkat karena adanya kebijakan yang dilakukan pemerintah seperti promosi yang lebih gencar dan penambahan jumlah negara yang mendapat fasilitas VOA,” tutur dia.

Menurut Harmawanti, bila dilihat lebih detail, sektor pariwisata tidak bisa berdiri sendiri dan berlangsung secara multidimensi. Sebab, banyak sektor yang terkait, misalnya akomodasi hotel, transportasi, dan jasa penunjang pariwisata. Semua itu bakal menggerakkan pertumbuhan ekonomi, baik di daerah maupun nasional.

“Ketika bicara pariwisata maka multidimensi yang terkena. Kalau pariwisata meningkat, otomatis banyak sektor terkait yang akan ikut bergerak. Jadi, ketika pariwisata berkembang, sektor lainnya akan bergerak, sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat,” tandas dia.

Momentum Kebangkitan

Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, masa libur panjang Iduladha pada 28 Juni-2 Juli 2023 merupakan momentum kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia pascapandemi Covid-19.

Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2023), Menparekraf Sandiaga mengatakan, libur panjang Iduladha juga bertepatan dengan momen liburan sekolah. Alhasil, mayoritas wisatawan yang berkunjung ke destinasi-destinasi wisata di Indonesia akan mengajak keluarganya untuk berlibur.

"Ini berdampak langsung bagi kebangkitan pariwisata dengan target batas atas 1,4 miliar pergerakan wisnus," tandas dia.

Sandiaga mengemukakan, pada masa libur Iduladha 2023 terjadi lonjakan pemesanan tiket transportasi dan akomodasi hingga tiga kali lipat. Juga terjadi peningkatan penjualan di berbagai subsektor ekonomi kreatif, seperti produk kuliner, restoran, dan kafe.

"Ini merupakan bagian dari peningkatan penjualan yang dirasakan oleh berbagai sektor dalam keseluruhan ekonomi domestik kita," papar Sandiaga. 

Editor: Indah Handayani