Kuota Pupuk Bersubsidi Jadi 9,5 Juta Ton, Siap Ditambah Lagi

Di samping itu, pemerintah juga memutuskan akan menyederhanakan alur distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia, dari sebelumnya melibatkan banyak pihak, sehingga kini bisa langsung diterima oleh petani.

“Yang kedua, kabar baik hari ini atas arahan Pak Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita sepakati bahwa (penyaluran pupuk bersubsidi) dipersingkat, dipermudah, disederhanakan,” katanya.

Adapun Zulhas menjelaskan, alur distribusi pupuk bersubsidi akan diinstruksikan langsung oleh Kementan kepada Pupuk Indonesia. Kemudian, Pupuk Indonesia akan menyalurkan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Selanjutnya, Gapoktan akan bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke individu petani. Alur distribusi hingga data penerima nantinya akan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Kementan.

“Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementan. Nanti SK-nya tidak lagi dari bupati dan gubernur dan 8 Kementerian, bayangkan jadi rumit sekali gitu ya. Nah, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia. Nanti Pupuk Indonesia kirim kepada Gapoktan. Itu yang diaudit, dipertanggungjawabkan, nanti Kemenkeu bayar,” terang Zulhas.

Zulhas mengatakan, aturan ini akan segera berlaku mulai Januari 2025. Saat ini pemerintah tengah menggodok penerbitan Perpres yang ditargetkan akan rampung dalam satu bulan ke depan.

“Jadi mudah-mudahan dengan putusan hari ini akan segera kita sampaikan perpresnya, mudah-mudahan satu bulan bisa selesai. Tetapi akan dimulai oleh aturan dari Kementerian Pertanian sehingga nanti Januari, Februari dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi kira-kira itu intinya,” kata Zulhas.

Editor: Prisma Ardianto