Perbankan Kesulitan Meningkatkan DPK

Perry bilang, sehubungan dengan itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Ia juga menyebutnya sebagai kebijakan makroprudensial longgar seperti mengoptimalkan insentif likuiditas makro prudensial (KLM) dan memperkuat implementasi ketentuan rasio pendanaan luar negeri (RPLN).

Dia percaya, kebijakan itu akan menjawab kebutuhan pendanaan perbankan, manajemen likuiditas, dan penyaluran kredit ke sektor riil. “Bank Indonesia juga akan terus memperkuat koordinasi dengan KSSK untuk mendorong pertumbuhan kredit dalam mendukung pembiayaan ekonomi nasional,” ujar Perry.

Insentif KLM mulai 1 April 2025 ditingkatkan dari paling besar 4% menjadi sampai dengan 5% dari DPK. Hasilnya, hingga minggu ke-2 pada April 2025, insentif KLM yang diberikan sebesar Rp 370,6 triliun, meningkat sebesar Rp 78,3 triliun dari minggu ke-4 Maret 2025 sebesar Rp 292,3 triliun. Khusus sektor perumahan, insentif KLM meningkat Rp 84 triliun dari minggu ke-4 Maret 2025.

Insentif KLM diberikan masing-masing kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp 161,7 triliun, BUSN sebesar Rp167,4 triliun, BPD sebesar Rp35,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp 5,8 triliun. Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau.

Editor: Prisma Ardianto