Susun RAPBN 2024, Sri Mulyani Ungkap  Lima Anggaran Prioritas 

JAKARTA, Investor.id –  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan lima belanja prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Anggaran prioritas ini akan digunakan untuk mendukung transformasi ekonomi.

Pertama, anggaran pendidikan yang dialokasikan pada kisaran Rp 643,1 triliun sampai Rp 695,3 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan dalam bentuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dana tersebut juga akan digunakan untuk sertifikasi dan beasiswa (LPDP) Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan terutama daerah 3T serta Penguatan link dan match dengan pasar kerja khususnya yang terkait vokasi dan sertifikasi.

"Untuk meneruskan berbagai program maupun program-program baru dan penguatan link and match serta berbagai training vokasi. Terutama yang sudah ada dan sudah terjadi di pasar tenaga kerja. Jadi kita mulai dari yang paling dini seperti ibu hamil dan PAUD hingga yang sudah bekerja mendapatkan seluruh alokasi untuk pendidikan ini,” ucap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran di DPR pada Selasa (30/5/2023).

Kedua, perlindungan sosial yang diperkirakan berkisar  Rp 503,7 triliun sampai dengan Rp 546,9 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim antara lain program keluarga harapan, kartu sembako, serta bantuan langsung tunai desa.

Dana dalam alokasi perlindungan sosial juga akan digunakan untuk penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk antisipasi aging population melalui integrasi program; penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program sentra kreasi; atensi sebagai wadah kegiatan kewirausahaan; serta mendorong perlindungan sosial adaptif melalui protokol perlinsos di masa krisis/bencana,

"(Dana perlinsos) Ini terutama untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan menciptakan koefisien gini yang semakin merata. Sehingga kenaikan dari pertumbuhan ekonomi tidak (hanya) dinikmati yang paling kaya. Terutama dirasakan oleh mereka yang paling bawah,” tutur Sri Mulyani.

Editor: Investor.id