Pemerintah Ramal Tarif Baru PPN Cuma Kerek Inflasi 0,3%

Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai langkah pemerintah untuk menaikkan tarif PPN sebesar 12% dikhawatirkan akan memicu inflasi dan menambah tekanan ekonomi, terutama pada khususnya bagi kelompok menengah ke bawah. Hal tersebut akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan.

“Kenaikan PPN menjadi 12% menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp 101.880 per bulan, memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp 354.293 per bulan,” ucap Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.

Dia mengatakan PPN yang tinggi diterapkan oleh negara-negara dengan pendapatan per kapita tinggi dan ekonomi yang stabil, seperti Norwegia, Denmark, Jerman dan Swedia. Daya beli masyarakat di negara tersebut yang kuat memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tarif pajak konsumsi yang lebih besar tanpa mengurangi kesejahteraan ekonomi mereka.

Askar bilang, stabilitas ekonomi di negara-negara tersebut kuat, ditandai dengan inflasi rendah dan konsumsi domestik yang kuat membuat penerapan PPN tinggi lebih efektif dan tidak terlalu membebani masyarakat atau menekan pertumbuhan ekonomi.

“Masalahnya, di Indonesia, ekonomi masyarakat, khususnya kelas menengah sedang terpukul. Kalau mau fair, pemerintah harusnya membandingkan dengan negara Asean lainnya, dan Indonesia adalah yang tertinggi tarif PPN-nya”, tambah Media.

Editor: Prisma Ardianto