Sri Mulyani Cuma Pangkas 16% Anggarannya, Kementerian Lain Bisa 30-70%

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,9 triliun pada Tahun Anggaran 2025. Nilai itu mencakup 16,7% dari nilai anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 53,1 triliun.

Dengan efisiensi tersebut maka alokasi anggaran Kemenkeu dari Rp menjadi Rp 44,2 triliun. Putusan itu selaras dengan instruksi Presiden Prabowo agar semua Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran.

“Pimpinan dan para anggota Komisi XI yang kami hormati, kami mohon persetujuan dari Komisi XI pagu anggaran Kemenkeu yang tadinya Rp 53,19 triliun, efisiensinya Rp 8,9 triliun, sehingga anggaran Kemenkeu tahun 2025 menjadi Rp 44,20 triliun,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR pada Kamis (13/2/2025).

Adapun strategi pemenuhan efisiensi Kementerian Keuangan TA 2025 adalah memenuhi prinsip efisiensi, yaitu belanja gaji tidak diefisienkan, sedangkan efisiensi dilakukan terhadap belanja barang dan modal. Upaya efisiensi dilakukan dengan memastikan target penerimaan negara dan pelayanan publik tidak terganggu serta tetap berjalan, yakni menghitung kebutuhan mandatory yang harus dibayarkan di TA 2025, serta melakukan perubahan perilaku belanja.

“Yang kita optimalkan dan efisienkan adalah berbagai belanja-belanja operasi seperti konsinyering, kegiatan seremonial. Kita hapuskan seluruh bahan, pengadaan souvenir, menciptakan banner, spanduk, bahan, konsumsi itu rapat, kami tidak ada lagi di dalam rapat itu konsumsi,” tutur Sri Mulyani.

Dalam merespon kebijakan efisiensi, Kemenkeu melakukan penerapan cara kerja baru dan perubahan perilaku belanja. Dengan adanya perubahan ini Kemenkeu berupaya mengakselerasi kinerja dalam meningkatkan kualitas tanpa menimbulkan dampak dari sisi belanja.

Efisiensi menjadi momentum penguatan dan budaya disiplin anggaran yang selama ini telah dilakukan. Efisiensi dilakukan mulai dari efisiensi dokumen, pembatasan perjalanan dinas hingga menghilangkan kudapan saat rapat.

“Jadi, lebih banyak digunakan secara bersama, pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat-sangat urgen sesuai presiden adalah yang tugas negara saja,” kata dia.

Bandingkan Dengan Beberapa K/L Lain

Editor: Prisma Ardianto