Kamis, 14 Mei 2026

Defisit APBN Capai Rp 104,2 Triliun hingga Maret 2025

Penulis : Arnoldus Kristianus
8 Apr 2025 | 18:01 WIB
BAGIKAN
Presiden Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Seskab Teddy Indra Wijaya (tengah) di sela Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Presiden Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) dan Seskab Teddy Indra Wijaya (tengah) di sela Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan pada akhir Maret 2025 defisit APBN mencapai Rp 104,2 triliun atau 0,43% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer mengalami surplus Rp 17,5 triliun.

Defisit APBN didapat dari realisasi pendapatan negara yang sebesar Rp 516,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 620,3 triliun.

“Dalam hal ini, kami ingin menyampaikan bahwa kita tetap menjaga APBN defisit kita secara tetap prudent, transparan, hati-hati,” tutur Sri Mulyani dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri pada Selasa (8/4/2025).

ADVERTISEMENT

Menkeu mengatakan, saat ini semua program pemerintah tetap berjalan sesuai koridor dan alokasi seperti yang telah diarahkan Presiden Prabowo Subianto.

“Semuanya dibiayai di dalam amplop APBN yang ada. Jadi jangan khawatir tidak jebol APBN-nya. Banyak yang mengatakan apakah APBN-nya jebol? Tidak. Program-program Bapak Presiden ada di dalam ruang APBN yang ada,” kata dia.

Sri Mulyani juga melaporkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan pembiayaan anggaran sebesar Rp 250 triliun hingga 31 Maret 2025. Pembiayaan dilakukan secara front loading untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpastian global, terutama karena kebijakan perekonomian Amerika Serikat (AS).

Realisasi pembiayaan ini sudah sudah 40,6% dari target pembiayaan dalam APBN yang sebesar Rp 616,2 triliun. Realisasi pembiayaan terbagi dalam realisasi utang sebesar Rp 270,4 triliun dan pembiayaan non utang sebesar Rp 20,4 triliun.

“Jadi kalau kita melakukan front loading bukan karena kita belum punya duit, karena kita memang strategi dari issuance kita mengantisipasi ketidakpastian yang pasti akan membuat kenaikan,” ucap Menkeu Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkait


Berita Terkini


Macroeconomy 2 menit yang lalu

Rupiah Rp 17.500, Warga Serbu Money Changer

Rupiah melemah lagi ke Rp 17.526 per dolar AS. Money changer di Jakarta ramai didatangi warga untuk jual-beli valuta asing.
Macroeconomy 31 menit yang lalu

Core Dukung Perluasan Insentif ke Sektor Padat Karya

Core dorong pemerintah memperluas program padat karya dan insentif industri manufaktur demi jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Giliran Purbaya Respons Surat Investor China soal Iklim Investasi RI

Menkeu Purbaya merespons keluhan pengusaha China soal iklim investasi RI dan menegaskan pemerintah tetap utamakan kepentingan nasional.
Finance 1 jam yang lalu

Livin’ by Mandiri Beri Kemudahan Nasabah Berkurban

Bank Mandiri mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Rupiah Tertekan, BI-Rate Diprediksi Naik pada Kuartal II-2026

DBS memprediksi BI berpotensi menaikkan BI-Rate pada kuartal II-2026 seiring pelemahan rupiah dan cadangan devisa yang menyusut.
Business 1 jam yang lalu

Dialog Lintas Sektor Diperlukan dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M, KH. Sarmidi Husna, MA mengatakan, kebijakan terkait produk tembakau tidak dapat dilihat hanya dari perspektif kesehatan semata.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia