Jurus Sri Mulyani Mendongkrak Tax Ratio

JAKARTA, investor.id – Pemerintah terus melakukan sejumlah pembenahan untuk meningkatkan rasio perpajakan atau tax ratio. Upaya ini dilakukan dengan melakukan reformasi struktural agar meningkatkan kemudahan dalam administrasi perpajakan.

“Kami terus melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki tax ratio, baik itu dari sisi perbaikan administrasi dalam perpajakan dan ini termasuk juga langkah deregulasi,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II Tahun 2025 pada Kamis (24/4/2025).

Saat pandemi Covid-19, tahun 2019, 2020, dan 2021, rasio pajak turun karena banyak industri yang tidak berjalan. Bila dilihat selama tiga tahun beruntun, dari tahun 2019 sampai 2021, rasio perpajakan secara berurutan yaitu 9,77%; 8,33%; dan 9,12%.

Rasio pajak meningkat pada 2022 menjadi sebesar 10,39%. Tetapi kembali menurun pada 2023 di posisi 10,31%. Hingga Oktober 2024 rasio perpajakan tercatat sebesar 10,02% dari PDB.

Sri Mulyani bilang, untuk meningkatkan rasio pajak, Kementerian Keuangan telah menerapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System/CTAS) atau yang juga dikenal sebagai Coretax. Layanan ini dipercaya dapat meningkatkan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak. Pada saat yang sama. Kemenkeu menyederhanakan proses restitusi pajak dan melakukan percepatan pemeriksaan pajak.

“Untuk kepabeanan penetapan nilai pabean dengan menggunakan valuasi price range, sehingga bisa memberikan kepastian menghapus kuota impor untuk menyederhanakan tata kelola impor,” terang Sri Mulyani.

Pemerintah juga menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kemampuan dalam merekam transaksi secara lebih akurat. Dengan begitu, pemerintah bisa memberikan kepastian dari sisi pelaksanaan peraturan perpajakan.

Di sisi lain, Kemenkeu melakukan reformasi untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Dengan adanya reformasi juga meningkatkan kepastian dan penyederhanaan sehingga mendorong kepatuhan (compliance) yang lebih tinggi. Di saat sama, pemerintah juga melakukan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber penerimaan potensial tetapi selama ini belum bisa menjadi sumber penerimaan secara memadai.

“Hal itu kami lakukan dengan berbagai kerjasama dengan K/L (Kementerian/Lembaga) lain, apakah itu sektor perikanan atau sektor-sektor lain pertambangan yang termasuk illegal mining, illegal logging, illegal fishing,” kata Sri Mulyani.

Kemenkeu berinvestasi untuk pengadaan peralatan Hi-co scan x-ray system sehingga akan memberikan percepatan pelayanan. Dengan adanya investasi ini akan meningkatkan keamanan dan penjagaan Indonesia dari kemungkinan bahaya lalu lintas barang.

“Juga berbagai kebijakan dan administrasi di sektor perpajakan yang akan terus diharmonisasikan,” terang Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto