Airlangga Paparkan Upaya Menggenjot Ekonomi Domestik

Ajib bilang, pertumbuhan ekonomi ini mengalami tekanan karena masing-masing faktor pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Pertama, daya beli masyarakat yang mengalami penurunan.

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terus terjadi sejak awal tahun menjadi indikator yang perlu diwaspadai agar tidak berkelanjutan. Berdasarkan catatan Apindo mencatat lebih dari 40 ribu tenaga kerja mengalami PHK sejak awal tahun.

Kedua, belanja pemerintah yang mengalami tekanan. Penerimaan pajak jauh dari target, hanya mencapai 14,7% sampai Bulan Maret 2025 dari target ideal 20%. Bahkan pola Danantara yang menjadi pengelola deviden BUMN, menjadi penggerus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketiga, sisi investasi yang cenderung masih wait and see karena kondisi ekonomi domestik dan global yang masih fluktuatif. Keempat, sektor ekspor impor sangat terpengaruh oleh kebijakan tarif Trump.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih eskalatif, pemerintah Indonesia harus mendorong low cost economy. Kebijakan-kebijakan yang didorong bisa menduplikasi yang dilakukan oleh pemerintah China dalam mendorong ekonomi domestik dan industri manufakturnya mempunyai daya saing yang tinggi,” terang Ajib.

Menurut dia, tidak ada empat hal yang bisa didorong oleh pemerintah. Pertama, penyediaan energi yang murah. Kedua, mendorong infrastruktur dan logistik yang efisien. Ketiga, clustering ekonomi dan ekosistem bisnis. Keempat, mendorong produktivitas tenaga kerja. Adapun keempat program tersebut di luar program jangka pendek dan optimalisasi belanja pemerintah.

Selanjutnya untuk mendorong program-program tersebut, Apindo mengusulkan pembentukan Indonesia Incorporated, yang menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan keberlanjutan dan profitabilitas perusahaan.

Dalam hal ini dunia usaha tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memberikan solusi atas permasalahan bangsa, terlibat aktif dalam deregulasi, revitalisasi industri padat karya dan mendesain kebijakan-kebijakan yang pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan.

“Kalau pemerintah fokus dengan program jangka pendek sekaligus jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada kuartal I-2025 bisa menjadi pondasi untuk pertumbuhan ekonomi selanjutnya yang lebih baik,” tegas Ajib.

Editor: Prisma Ardianto