Barang Ramah Lingkungan RI Kalah Daya Saing

JAKARTA, investor.id – Di tengah tren global menuju ekonomi hijau, Indonesia dinilai belum cukup memanfaatkan peluang dari perdagangan dan investasi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Peneliti DFD Lab CSIS, Widdi Mugijayani menyatakan, strategi perdagangan nasional belum sepenuhnya selaras dengan potensi sektor hijau. Ini menjadi salah satu penghambat utama pengembangan daya saing Indonesia.

“Perdagangan barang environmental di Indonesia, pertumbuhannya juga cukup pesat, pada tahun 2024 terdapat peningkatan impor sebesar 10%, lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan barang Indonesia secara umum,” kata Widdi Mugijayani, saat peluncuran Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Menurut Widdi, nilai perdagangan produk atau jasa yang melindungi lingkungan dan sumber daya alam mencapai US$ 28,8 miliar pada 2024. Nilai ini tumbuh 10% dari tahun sebelumnya sebesar US$ 26,2 miliar. Sementara ekspor tumbuh dari US$ 19,2 miliar menjadi US$ 20,8 miliar, dan impor naik dari US$ 7 miliar menjadi US$ 8 miliar.

Namun, pertumbuhan tersebut belum dibarengi peningkatan daya saing. Berdasarkan Indeks Kompleksitas Ekonomi (Economic Complexity Index/ECI), Indonesia berada di posisi 117 dunia, jauh di bawah negara tetangga seperti Filipina (65), Thailand (41), atau bahkan Malaysia (24).

“Ini mengindikasikan bahwa adanya rendahnya inovasi dalam produk-produk environmental goods di Indonesia,” terang Widdi.

Selain itu, peringkat Indonesia dalam Indeks Potensi Kompleksitas Hijau (Green Complexity Potential/GCP) juga belum memuaskan, yakni di posisi 43. Indonesia tertinggal dari Vietnam (40) dan Thailand (26). Lalu pada Indeks Kompleksitas Hijau (Green Complexity Index/GCI), Indonesia menempati peringkat 76, sementara Malaysia berada di posisi 42, Filipina 46, Thailand 41, dan Vietnam 52.

“Dilihat dari GCP dan GCI ini juga cukup rendah rangking-nya, ini mencerminkan keterbatasan dalam kecanggihan dan daya saing Indonesia dalam perdagangan environmental goods Indonesia,” tambah Widdi.

Untuk mengejar ketertinggalan, Widdi menekankan perlunya reformasi regulasi di tiga sektor, yaitu industri, energi, dan keuangan. Ketiga sektor ini dinilai bisa mendorong investasi hijau dan memperkuat perdagangan berkelanjutan, terutama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% hingga 2029.

Regulasi-regulasi yang dimaksud di sektor industri seperti Permen ESDM No. 11 Tahun 2024, Permenperin No. 34 Tahun 2024, dan Standar Industri Hijau (SIH) perlu diperjelas dan diperkuat. Di sektor energi, penyesuaian kebijakan dibutuhkan dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Sedangkan di sektor keuangan, Widdi menilai pentingnya optimalisasi penerapan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).

Editor: Prisma Ardianto