JP Morgan Blak-Blakan soal Demo di RI

Dari segi pasar modal, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan fundamental ekonomi Indonesia yang solid menjadi faktor utama terjaganya stabilitas pasar di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 lalu.

“Terkait situasi terkini, dengan fundamental ekonomi yang solid serta komitmen OJK untuk menjaga stabilitas pasar, kami melihat volatilitas yang terjadi pada akhir Agustus dan awal September bersifat terbatas dan ke depan diharapkan dapat terus membaik,” ujar Inarno.

Ia menegaskan OJK telah menyiapkan bauran kebijakan untuk mengantisipasi gejolak pasar, di antaranya mekanisme buyback saham tanpa RUPS, penundaan implementasi pembiayaan short selling, penyesuaian trading halt, serta penerapan asymmetric auto rejection.

“Berdasarkan asesmen dan evaluasi yang dilakukan oleh OJK dan SRO (self-regulatory organizations), kebijakan tersebut masih relevan untuk kondisi saat ini,” jelasnya.

Selain itu, OJK terus mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui beberapa regulasi, sebagai contoh pada Juni 2025 OJK telah menerbitkan POJK No. 13/2025 yang antara lain mengatur kewajiban underwriter untuk melakukan uji tuntas terhadap emiten sebelum menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK.

OJK juga tengah mengkaji sejumlah peraturan terkait penawaran umum untuk menyederhanakan proses dan menyempurnakan ketentuan sesuai perkembangan terkini. “Kami berharap penyempurnaan regulasi ini akan semakin mendorong kuantitas IPO yang berkualitas di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan investor,” lanjutnya.

Mengenai rencana IPO menjelang akhir tahun, Inarno mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada informasi pasti terkait potensi hadirnya emiten berstatus lighthouse IPO atau sektor yang akan mendominasi. Namun demikian, OJK mencatat terdapat 10 emiten yang tengah dalam proses penelaahan pendaftaran.

Dengan total nilai emisi diperkirakan sekitar Rp 5,3 triliun, jumlah tersebut diyakini akan terus bertambah. Mengingat rata-rata laporan keuangan periode Juni yang diaudit menyeluruh baru selesai maksimal September, maka banyak emiten menggunakan laporan tersebut sebagai dokumen pendaftaran yang berlaku enam bulan hingga Desember.

Editor: Prisma Ardianto