LPCK Rombak Direksi dan Komisaris, Siap Ngebut Garap Properti Cikarang
Langkah tersebut, lanjut manajemen LPCK, ditujukan untuk membantu mengurangi backlog perumahan nasional, memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mendukung sektor perumahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Perseroan menyebut kawasan koridor Cikarang–Bekasi, khususnya KM34 exit Cibatu termasuk kawasan Meikarta, dipilih karena memiliki posisi strategis sebagai pusat industri nasional dengan kebutuhan hunian tinggi dan dukungan konektivitas infrastruktur yang terintegrasi.
LPCK menegaskan penghibahan lahan tersebut dijalankan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
Perseroan juga memandang langkah ini sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan nilai kawasan melalui pertumbuhan aktivitas ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan permintaan residensial dan komersial di sekitarnya.
Dengan partisipasi tersebut, LPCK berharap dapat mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan berkelanjutan bagi kawasan dan seluruh pemangku kepentingan.
Editor: Indah Handayani
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
FollowBaca Berita Lainnya di Google News
Read NowBerita Terkait
Berita Terkini
Core Dukung Perluasan Insentif ke Sektor Padat Karya
Core dorong pemerintah memperluas program padat karya dan insentif industri manufaktur demi jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.Giliran Purbaya Respons Surat Investor China soal Iklim Investasi RI
Menkeu Purbaya merespons keluhan pengusaha China soal iklim investasi RI dan menegaskan pemerintah tetap utamakan kepentingan nasional.Livin’ by Mandiri Beri Kemudahan Nasabah Berkurban
Bank Mandiri mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri.Rupiah Tertekan, BI-Rate Diprediksi Naik pada Kuartal II-2026
DBS memprediksi BI berpotensi menaikkan BI-Rate pada kuartal II-2026 seiring pelemahan rupiah dan cadangan devisa yang menyusut.Dialog Lintas Sektor Diperlukan dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau
Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M, KH. Sarmidi Husna, MA mengatakan, kebijakan terkait produk tembakau tidak dapat dilihat hanya dari perspektif kesehatan semata.Purbaya: Tak Ada Tax Amnesty Lagi Kecuali Perintah Presiden
Menkeu Purbaya menegaskan tak akan ada tax amnesty lagi selama dirinya menjabat, kecuali atas perintah Presiden.Tag Terpopuler
Terpopuler




