India Rem Impor Emas, Pajak Kini 15%
Kenaikan harga emas global dan lemahnya kinerja pasar saham membuat permintaan emas sebagai instrumen investasi di India meningkat tajam dalam setahun terakhir.
World Gold Council mencatat aliran dana ke produk ETF emas India melonjak 186% secara tahunan pada kuartal I-2026 menjadi rekor 20 ton metrik.
Pemerintah India sebenarnya sudah mulai membatasi impor emas dalam beberapa pekan terakhir dengan memberlakukan pajak barang dan jasa terintegrasi (IGST) sebesar 3% untuk impor emas dan perak.
Kebijakan itu sempat membuat perbankan menghentikan impor logam mulia selama lebih dari satu bulan. Akibatnya, impor emas India pada April turun ke level terendah dalam hampir 30 tahun terakhir.
Namun, pelaku industri memperingatkan kenaikan tarif impor justru berpotensi menghidupkan kembali pasar gelap dan praktik penyelundupan emas.
“Pasar ilegal kemungkinan akan kembali aktif karena insentif untuk menyelundupkan emas kini sangat besar. Dengan harga saat ini, penyelundup bisa meraup keuntungan besar,” ujar seorang dealer bullion di Mumbai yang enggan disebutkan namanya.
Editor: Indah Handayani
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
FollowBaca Berita Lainnya di Google News
Read NowBerita Terkait
Berita Terkini
Core Dukung Perluasan Insentif ke Sektor Padat Karya
Core dorong pemerintah memperluas program padat karya dan insentif industri manufaktur demi jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.Giliran Purbaya Respons Surat Investor China soal Iklim Investasi RI
Menkeu Purbaya merespons keluhan pengusaha China soal iklim investasi RI dan menegaskan pemerintah tetap utamakan kepentingan nasional.Livin’ by Mandiri Beri Kemudahan Nasabah Berkurban
Bank Mandiri mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri.Rupiah Tertekan, BI-Rate Diprediksi Naik pada Kuartal II-2026
DBS memprediksi BI berpotensi menaikkan BI-Rate pada kuartal II-2026 seiring pelemahan rupiah dan cadangan devisa yang menyusut.Dialog Lintas Sektor Diperlukan dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau
Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M, KH. Sarmidi Husna, MA mengatakan, kebijakan terkait produk tembakau tidak dapat dilihat hanya dari perspektif kesehatan semata.Purbaya: Tak Ada Tax Amnesty Lagi Kecuali Perintah Presiden
Menkeu Purbaya menegaskan tak akan ada tax amnesty lagi selama dirinya menjabat, kecuali atas perintah Presiden.Tag Terpopuler
Terpopuler






