KPK Koordinasi Cegah Korupsi Izin Tambang di Wilayah DIY

YOGYAKARTA, investor.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi Pencegahan Korupsi Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini sebagai tindak lanjut sering terjadinya pertambangan ilegal di DIY.

"Koordinasi ini sebagai bentuk tindak lanjut untuk memberantas aktivitas penambangan ilegal karena sangat merugikan dan merusak lingkungan," kata Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti di komplek kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Kamis (31/7/2025). 

Ely menambahkan, penandatanganan komitmen oleh Kepala Daerah se-DIY diharapkan sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menertibkan para penambang ilegal, termasuk di Kabupaten Gunungkidul.

"Dengan arahan dari Gubernur DIY, dan yang terdeteksi dari kami ada 12 tambang ilegal besar dan kita mendorong dari setiap daerah untuk menertibkan dengan menindaklanjuti perijinannya," jelas Ely Kusumastuti.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap dengan adanya kesepakatan ini ke depan tidak ada tambang yang ilegal lagi dan semua memiliki perizinan.

"Dengan catatan Pemda juga harus menyiapkan tempat tempat yang sudah ditentukan yang boleh ditambang dimana saja, kalau sudah ditentukan kemudian dikavling selanjutnya mereka boleh menambang sesuai tempat yang sudah ditentukan." tutur Sri Sultan.

Lebih lanjut, Sri Sultan menekankan apabila ada penambang besar yang masuk harus melibatkan penambang kecil sehingga dapat dilakukan bagi hasil dan masyarakat sekitar juga mendapatkan penghasilan tambahan.

"Ini juga harus dikoordinasikan dengan Kalurahan setempat sehingga adil secara pembagiannya untuk masyarakat." tambahnya. 

Pembatasan dengan meng-kavling wilayah yang sudah ditentukan juga diharapkan agar mudah saat pengembalian kondisi setelah tidak dipakai, dan pemanfaatan oleh masyarakat sekitar diharapkan dapat menambah serta meningkatkan masyarakat yang memanfaatkan tambang secara legal.

Editor: Maswin