Satgas PKH Kembali Serahkan Lahan Seluas 67 Ribuan Hektare ke Negara 

JAKARTA, investor.id - Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) berhasil menguasai kembali lahan seluas 67.178,44 hektare dari 245 perusahaan atau korporasi yang tersebar di 15 provinsi. Lahan tersebut diserahkan kepada negara untuk selanjutnya dikelola melalui PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Penyerahan penguasaan lahan kepada negara tersebut dilakukan di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (12/9/2025). 

Adanya tambahan lahan ini, total kawasan hutan yang telah kembali dikuasai negara melalui Satgas PKH dalam delapan bulan bertugas mencapai 3.325.113,20 (3,32 juta hektare). Luas ini melampaui target yang ditetapkan sebanyak 1 juta hektare.

Kawasan seluas 1.507.591,9 hektare sudah diserahkan ke PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk dikelola. Sedangkan 81.793 hektare diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo.

Jaksa Agung, ST Burhanuddin yang juga Wakil Ketua I Pengarah Satgas PKH menyampaikan, penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal merupakan bentuk upaya menghadirkan keadilan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan kekayaan alam dikelola demi kemakmuran rakyat. 

Burhanudiin menjelaskan, nilai aset-aset ini ditaksir mencapai Rp 150 triliun. Sedangkan kontribusi untuk penerimaan negara melalui setoran escrow account Rp 325 miliar; penyetoran pajak hingga 31 Agustus 2025 Rp 184,82 miliar.

Selain itu, nilai kontrak Rp 2,34 triliun dengan laba bersih Rp 1,32 triliun hingga tambahan penerimaan negara berbentuk pajak PBB dan non PBB senilai Rp 1,21 triliun per 8 September 2025.

Kemudian, Satgas PKH turut mengidentifikasi kawasan hutan dengan bukaan tambang tanpa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) seluas 4.265.376,32 hektare. Dari hasil verifikasi terhadap 51 perusahaan, 14 perusahaan terindikasi siap dilakukan penguasaan kembali. 

Sedangkan pada 11 September 2025, sudah dilakukan penguasaan kembali terhadap dua perusahaan tambang yaitu PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Maluku Utara (148,25 hektare) dan PT Tonia Mitra Sejahtera di Bombana, Sulawesi Tenggara (172,82 hektare). Total lahan tambang yang dikuasai kembali seluas 321,07 hektare.

Jampidsus Febri Adriansyah yang juga Ketua Pelaksana Satgas PKH menekankan capaian ini tak lepas dari kerja sama lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait.

Dia juga menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah meneken perubahan PP Nomor 24 Tahun 2021 yang membuka jalan bagi perhitungan dan penagihan denda administratif kepada subjek hukum terkait penguasaan kembali kawasan hutan.

Editor: Maswin