Kamis, 14 Mei 2026

Seharusnya Tak Semua Sekolah Wajib Makan Bergizi Gratis

Penulis : Yustinus Patris Paat
17 Feb 2025 | 17:37 WIB
BAGIKAN
Sejumlah siswa berdoa sebelum menyantap makan bergizi gratis di SD Negeri 1 Bukit Tunggal, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, belum lama ini. (ANTARA FOTO/Auliya Rahman)
Sejumlah siswa berdoa sebelum menyantap makan bergizi gratis di SD Negeri 1 Bukit Tunggal, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, belum lama ini. (ANTARA FOTO/Auliya Rahman)

JAKARTA, investor.id – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Mervin Komber mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) Prabowo Subianto tidak wajib di semua sekolah. Menurut Komber, program MBG diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rata-rata siswanya membutuhkan peningkatan gizi.

“Program ini adalah program untuk peningkatan gizi anak sekolah, sehingga tidak semua sekolah dapat diberlakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karenanya pemerintah diharapkan melakukan langkah langkah strategis dalam memulai program ini,” ujar Komber kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Dia menerangkan, program MBG merupakan program yang sangat mulia dan merupakan keprihatinan Presiden Prabowo terhadap rendahnya gizi anak-anak sekolah di sejumlah tempat. Oleh karena itu, program MBG seharusnya fokus ke sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan gizi.

ADVERTISEMENT

“Karena itu, saya mengusulkan agar pemerintah melakukan, pertama, pendataan setiap anak-anak sekolah yang masuk kategori gizi buruk dan rawan gizi buruk. Kedua, sekolah yang didata tersebut kemudian dikelompokkan menurut tiap daerah, by name, by school. Jadi jangan beri makan satu sekolah, tapi dipilih yang memang membutuhkan tambahan makan bergizi,” tutur Komber.

Ketiga, lanjut dia, pemerintah melalui struktur pemerintahan terkait mulai melakukan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan unsur terkait di masyarakat. Dia mencontohkan, melibatkan muslimat NU, Wanita Katolik RI (WKRI), Persekutuan Wanita Gereja Kristen Indonesia (PWGKI), Aisyiyah, TP PKK, Dharma Wanita dan unsur lainnya.

Keempat, pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang untuk membuat dapur baru, kelengkapan lainnya yang tentu akan menguras dana, cukup melibatkan organisasi keperempuanan terkait, seperti muslimat NU, WKRI, PWGKI Aisyiyah dan unsur-unsur masyarakat lainnya,” imbuh dia.

Komber menyatakan, usulan program MBG yang dilakukan secara selektif untuk sekolah-sekolah, bakal menekan biaya program MBG dan program tersebut bisa tepat sasaran. Apalagi, program tersebut ditopang dengan data yang valid dan kerja sama pemerintah dengan elemen organisasi keperempuanan di setiap daerah.

“Jika di suatu daerah merupakan mayoritas NU maka libatkan NU, demikian pula Muhammadiyah dan lainnya. Pelibatan ini akan bernilai ganda, di samping menyukseskan program Makan Bergizi Gratis, juga dapat memperkuat posisi Presiden Prabowo di 2029 nantinya,” pungkas Mantan Senator Papua itu.

Editor: Prisma Ardianto

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Follow

Baca Berita Lainnya di Google News

Read Now
BAGIKAN

Berita Terkait


Berita Terkini


Macroeconomy 3 menit yang lalu

Rupiah Rp 17.500, Warga Serbu Money Changer

Rupiah melemah lagi ke Rp 17.526 per dolar AS. Money changer di Jakarta ramai didatangi warga untuk jual-beli valuta asing.
Macroeconomy 32 menit yang lalu

Core Dukung Perluasan Insentif ke Sektor Padat Karya

Core dorong pemerintah memperluas program padat karya dan insentif industri manufaktur demi jaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Giliran Purbaya Respons Surat Investor China soal Iklim Investasi RI

Menkeu Purbaya merespons keluhan pengusaha China soal iklim investasi RI dan menegaskan pemerintah tetap utamakan kepentingan nasional.
Finance 1 jam yang lalu

Livin’ by Mandiri Beri Kemudahan Nasabah Berkurban

Bank Mandiri mempermudah pembelian hewan kurban secara digital melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri.
Macroeconomy 1 jam yang lalu

Rupiah Tertekan, BI-Rate Diprediksi Naik pada Kuartal II-2026

DBS memprediksi BI berpotensi menaikkan BI-Rate pada kuartal II-2026 seiring pelemahan rupiah dan cadangan devisa yang menyusut.
Business 1 jam yang lalu

Dialog Lintas Sektor Diperlukan dalam Merumuskan Kebijakan terkait Tembakau

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M, KH. Sarmidi Husna, MA mengatakan, kebijakan terkait produk tembakau tidak dapat dilihat hanya dari perspektif kesehatan semata.
Copyright © 2026 Investor.id
PT. Koran Media Investor Indonesia