BI Ramal Ekonomi Global Makin Suram Gegara Penerapan Tarif Resiprokal AS

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) menilai pelemahan perekonomian global terus berlanjut, dipicu oleh meluasnya penerapan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS). Gubernur BI Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 berpotensi lebih rendah dari perkiraan semula yang berada di kisaran 3%.

“Implementasi tarif resiprokal AS tersebut menimbulkan risiko akan semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG Bulanan Bulan Agustus 2025 yang berlangsung secara virtual pada Rabu (20/8/2025).

Sejak 7 Agustus 2025, tarif resiprokal AS telah meluas dari 44 menjadi 70 negara, dengan tarif yang lebih tinggi untuk beberapa negara, seperti India dan Swiss. Dampak kebijakan ini diperkirakan akan menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi seiring melemahnya permintaan domestik.

Meskipun tekanan inflasi di AS cenderung menurun, mendorong semakin kuatnya ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) ke depan. Namun ketidakpastian di pasar keuangan global masih berlanjut.

“Dalam jangka pendek ketidakpastian pasar keuangan global masih berlanjut dan perlu tetap diwaspadai guna menjaga ketahanan ekonomi domestik dari dampak rambatan global,” terang Perry.

Perry menjelaskan, penerapan tarif resiprokal oleh AS juga berdampak beberapa negara. India, misalnya, mengalami gangguan pada kinerja ekspor dan sektor manufakturnya. Sementara itu, perekonomian Eropa, Jepang, dan China diperkirakan lebih baik didorong oleh kesepakatan tarif yang lebih rendah serta dukungan dari belanja fiskal pemerintah.

“Kecenderungan pertumbuhan yang lebih rendah dan menurunnya inflasi mendorong sebagian besar bank sentral menempuh kebijakan moneter yang akomodatif, kecuali Jepang,” tutur Perry.

Di tengah situasi global yang penuh tantangan, BI memandang perekonomian Indonesia akan tetap berada dalam tren positif pada semester II-2025, dengan proyeksi pertumbuhan akhir tahun di kisaran 4,6% hingga 5,4%. BI menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Dalam kaitan ini, belanja pemerintah termasuk melalui implementasi program prioritas pemerintah, dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan kegiatan ekonomi domestik,” pungkas Perry.

Editor: Prisma Ardianto