ISEAI: Rupiah Rp 17.500, Ancaman “Normal Baru” Ekonomi RI

Terlebih, pola pertumbuhan berbasis konsumsi justru meningkatkan impor barang konsumsi dan memperbesar kebutuhan valuta asing.

“Pertumbuhan yang didominasi konsumsi cenderung meningkatkan impor barang konsumsi, kembali menambah tekanan pada kebutuhan valuta asing,” terang Ronny, sekaligus menegaskan perlunya perbaikan struktur ekonomi dan penguatan industri dalam negeri.

ISEAI juga menyoroti tekanan dari pasar modal terkait tinjauan indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Mei 2026. Kekhawatiran terhadap penurunan bobot saham Indonesia akibat tingginya konsentrasi kepemilikan saham memicu aksi jual investor asing dan memperbesar arus modal keluar.

“Aksi jual oleh investor asing di pasar saham sebagai antisipasi terhadap pengumuman MSCI ini menyebabkan aliran modal keluar yang signifikan, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah,” kata Ronny.

Untuk mengantisipasi tekanan lanjutan terhadap rupiah, ISEAI mengusulkan empat langkah utama. Pertama, BI diminta lebih agresif memberikan sinyal kenaikan suku bunga (BI-Rate) demi menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam hal ini, sebagian pertumbuhan ekonomi mungkin akan dikorbankan demi stabilitas makro yang lebih besar.

Kedua, pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal dan meningkatkan efisiensi belanja negara agar defisit APBN tidak menambah tekanan terhadap rupiah. Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) didorong memperbaiki aturan free float dan transparansi pasar modal guna memenuhi standar internasional, khususnya MSCI.

Keempat, pemerintah diminta mempercepat diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan impor minyak yang rentan terhadap gejolak geopolitik global. Ronny menyebut, tanpa langkah-langkah luar biasa dan koordinasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, rupiah akan terus berada dalam posisi rentan terhadap setiap guncangan global.

“Stabilitas nilai tukar adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat luas. Level 17.500 harus menjadi titik balik bagi perbaikan struktural ekonomi Indonesia, bukan sekadar statistik pahit dalam sejarah moneter nasional,” tegas Ronny.

Editor: Prisma Ardianto