Giliran Purbaya Respons Surat Investor China soal Iklim Investasi RI

Keluhan lainnya berkaitan dengan penghentian sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air, proses visa kerja yang dinilai semakin rumit, hingga rencana penghapusan insentif kendaraan listrik dan pengurangan fasilitas pajak di kawasan ekonomi khusus.

Meski demikian, Purbaya menilai hubungan investasi Indonesia dan China harus dilihat secara timbal balik. Ia mengaku pemerintah Indonesia juga pernah menyampaikan keberatan terkait praktik bisnis sejumlah pengusaha China di Indonesia yang dinilai tidak sesuai aturan.

“Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis gak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, tidak ada masalah,” ujar Purbaya.

Ia menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap investasi asing, termasuk dari China, selama seluruh aktivitas usaha dijalankan sesuai hukum Indonesia. “Kita enggak akan ganggu bisnis siapa pun di sini, asal mereka lakukan dengan legal. Kalau ilegal kita akan tindak,” katanya.

Purbaya menambahkan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan antara kepastian investasi dan perlindungan kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya serta kebijakan ekonomi domestik.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, merespons surat protes yang dilayangkan Kamar Dagang China kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyatakan telah berkomunikasi langsung dengan Duta Besar China untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM) nikel.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya pun sudah ngobrol sama saya, dan saya memberikan penjelasan dengan baik,” ungkap Bahlil saat ditemui di gedung, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Editor: Prisma Ardianto